Ayo, Patuhilah Membayar Pajak Daerah !

Blora – Ajakan di atas disampaikan oleh Bupati Blora, Djoko Nugroho, dalam acara Rakor Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah di Pendapa Rumah Dinas Bupati Blora, Rabu (20/9). Acara itu mengundang para wajib pajak di Blora, mulai dari wajib pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, air tanah, PBB 2, mineral bukan logam dan batuan, penerangan jalan, sampai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Hadir juga Kepala OPD penghasil PAD dan Camat se-Kabupaten Blora. Selain Bupati Blora, narasumber lain adalah Kepala Kejaksaaan Negeri Blora dan kepala BPPKAD Blora.

Dalam arahannya Bupati Blora menekankan pentingnya membayar pajak daerah karena pajak daerah merupakan sumber penting pembiayaan dan pembangunan di daerah. “Membangun jalan, irigasi, sekolah, dan infrastruktur umum lain itu salah satu sumber pembiayaannya dari pajak daerah. Maka, kalau pajak daerah lancar otomatis pembangunan juga lancar,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut beliau juga mendorong kesadaran wajib pajak untuk melaporkan pajaknya secara benar. Alasannya, selama ini ada indikasi laporan wajib pajak direkayasa tidak sesuai dengan kondisi riilnya. Utamanya adalah jenis pajak self assesment yang mengharuskan wajib pajak menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri.

Mengawal Secara Intens

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Blora, Yulitaria, S.H. M.H, dalam paparannya mengatakan akan mengawal secara intens proses pemungutan pajak daerah di Blora. Wanita bersuara keras ini mensinyalir masih banyak wajib pajak di Blora yang belum membayar secara benar. “Saya akan sidak ke beberapa hotel untuk lihat okupansinya, apakah selama ini laporan pajaknya sesuai atau tidak,” ujarnya

Ia tak segan untuk menunggui hotel yang disinyalir melaporkan pajaknya tidak sesuai. “Saya akan lihat okupansinya seperti apa. Selanjutnya data itu akan dijadikan dasar untuk melakukan tindakan lebih lanjut,” tambahnya.

Wanita yang pernah bertugas di wilayah Sumatera ini lalu memberikan contoh saat menangani pajak hotel di wilayah kerjanya. Waktu itu ia menemukan laporan pajak sebuah hotel yang rendah, padahal okupansinya lumayan tinggi. Pengelola hotel itu sampai dibawa ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan laporannya. Akhirnya WP tersebut dikenai pidana kurungan penjara. “Ada banyak tekanan ketika saya menangani permasalahan hotel tersebut, namun saya jalan terus karena merasa benar dan didukung data yang benar,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bu Kajari juga memaparkan sanksi yang bisa diberikan bila wajib pajak tidak membayar pajaknya secara benar. Misalnya pada Pasal 38 UU Nomor 6 Tahun 1983 disebutkan bahwa setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Realisasi Cukup Tinggi

Selain itu, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Komang Gede Irawadi, SE, M.Si menyampaikan  bahwa sampai bulan Agustus realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah telah mencapai 31,9 M (78,9%) dari target 2017 sebesar 40,5 Miliar Rupiah. Dari capaian tersebut realisasi tertinggi diperoleh dari sektor pajak restoran sebesar 101,24%. Selanjutnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebesar 86,58%, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 86,21%, pajak penerangan jalan sebesar 74,33%, dan  pajak reklame sebesar 71,78%. Adapun realisasi terendah ada pada pajak hotel yang capaiannya baru 32,96%.

Rendahnya realisasi pajak hotel ini memang cukup memprihatinkan dan perlu memperoleh perhatian yang intens. Setidaknya dalam tiga tahun terakhir tren penurunan pajak hotel ini terus terjadi. Beberapa hal disinyalir menjadi sumber penyebabnya, antara lain tingkat okupansi yang menurun, berpindahnya para pekerja minyak dari Cepu ke Bojonegoro, sistem pemungutan pajak hotel yang self assesment sehingga sangat bergantung pada kejujuran wajib pajak, dan masih ada pengelola hotel yang tidak memungut pajaknya dari konsumen.

Maka, dalam kesempatan rakor tersebut Kepala BPPKAD mendorong kepada wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajaknya secara benar sebab bagaimanapun juga pajak yang dibayar masyarakat itu akan kembali ke masyarakat lagi. “Bentuknya adalah perbaikan jalan, pembangunan irigasi, perbaikan sarana pertanian, rehab gedung sekolah, dan perbaikan infrastruktur umum lainnya,” ujarnya.

Apalagi, tegasnya, pajak daerah ke depan perannya sangat vital. “Ketika pagu Dana Alokasi Umum tidak lagi bersifat mutlak, Dana Bagi Hasil Provinsi tidak final, dan sumber-sumber pembiayaan lain tidak menentu, maka pajak daerah merupakan sumber pembiayaan daerah yang sangat penting. Sudah selayaknya kita kejar pajak daerah sebesar-besarnya,” ungkapnya. GusN