Website Resmi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora
Home » Pendapatan 1 » Pendapatan 2 » Berebut Dana Insentif Daerah

Berebut Dana Insentif Daerah

Posted at March 21st, 2018

Kebutuhan pembiayaan pembangunan di daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Padahal, tidak semua daerah mampu menyediakan kebutuhan pembiayaan tersebut secara memadai. Banyak daerah yang masih menggantungkan hidupnya pada pemerintah pusat melalui kucuran dana perimbangan, baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH). Pada daerah tertentu memperoleh dana tambahan berupa Dana Otonomi Khusus (Datsus) dan Dana Keistimewaan (Dais).
Bila kita cermati, dana perimbangan merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk mengurangi kesenjangan fiskal, baik kesenjangan vertikal antara pusat dan daerah maupun kesenjangan horizontal antar daerah. Sifat DAU lebih fleksibel karena menganut azas diskresi daerah sepenuhnya dalam penggunaan. Pemerintah daerah diberi kewenangan sangat besar untuk mengalokasikannya sesuai kepentingan daerah. Hanya saja, DAU ini banyak terkuras untuk membiayai belanja rutin dan gaji pegawai.
Sementara itu DAK lebih ketat penggunaannya karena dibatasi oleh Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang rumit dan detail. Biasanya disesuaikan dengan kepentingan pemerintah pusat. Kondisi ini yang menyebabkan DAK terkadang tidak dapat diserap secara optimal karena terhambat dengan Juklak dan Juknis tersebut. Bahkan, tidak sedikit yang gagal dicairkan, meskipun progres kegiatan fisik sudah dilaksanakan. Akibatnya, daerah harus berjibaku untuk membiayai kegiatan yang sudah telanjur dilaksanakan tersebut.
Dengan karakteristik dua sumber dana yang porsinya terbesar di APBD itu, dampaknya kurang baik pada pembangunan sektor-sektor pelayanan publik dan infrastruktur dasar. Dua sektor ini kerap ternomorduakan dalam pengalokasiannya karena tidak kebagian porsi yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah mengusulkan skema pembiayaan insentif yang mendorong daerah berebut dana dengan mendasarkan pada perbaikan pelayanan dan infrastruktur dasar. Skema dimaksud disebut dengan Dana Insentif Daerah (DID).

Dana Stimulan
Dilihat dari laman www.kemenkeu.go.id/, DID pertama kali dikucurkan pada tahun 2011 dengan alokasi sebesar 1,38 triliun rupiah. Tahun 2018 ini telah meningkat jumlahnya menjadi 8,5 triliun rupiah. Alokasi ini barangkali relatif kecil jika dibandingkan dengan DBH yang telah mencapai 87,7 triliun rupiah pada tahun 2018 dan DAU telah mencapai 398,1 triliun rupiah. Namun, sebagai sebuah insentif fiskal, kebijakan ini patut direspon secara positif sebab menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat.
Ada tujuan mulia dibalik kebijakan ini. Daerah didorong untuk mengelola keuangannya secara baik dan transparan dengan bukti terperolehnya opini Wajar Tanpa Pengeculaian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Daerah juga didorong untuk tepat waktu dalam menetapkan APBD serta bersedia menggunakan instrumen politik dan fiskal untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Itulah kriteria utama yang mendasari daerah dapat memperoleh DID.
Dari sudut pandang urgensitas, DID dirasa sangat mendesak dilakukan untuk memenuhi hasrat publik sebagai shareholders (pemegang saham) penyelenggaraan pemerintahan di daerah memperoleh layanan publik yang prima dan penyediaan infrastruktur dasar yang memadai. Masyarakat sudah berharap terlalu lama hadirnya pemimpin daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya, membangun daerahnya secara optimal, dan tanggap terhadap kebutuhan vital masyarakat. Harapan ini bisa terwujud bila indikator kinerja penentuan DID terpenuhi. Indikator kinerja itu meliputi: kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, kinerja pelayanan publik dasar, dan kinerja ekonomi kesejahteraan.
Strategi
DID merupakan peluang daerah untuk memperoleh tambahan sumber pembiayaan yang strategis. Dana itu bersifat kompetitif, yang diperebutkan oleh daerah dengan prestasi kerja dan inovasi pelayanan. Dana itu tidak mengucur dengan sendirinya seperti DAU dan DAK, tapi harus diperjuangkan dengan perbaikan kinerja pemerintahan. DID memberi alternatif solusi menutup kekurangan pembiayaan di daerah yang tidak selalu bisa dipenuhi dari Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan kiat khusus untuk memperolehnya.
Pertama, ada political will kepala daerah untuk membuat kebijakan yang mengarah pada perolehan DID, utamanya untuk memenuhi kriteria utama penerima DID, seperti opini WTP, penetapan APBD tepat waktu, dan penggunaan e-government. Daerah juga didorong untuk berani membuat regulasi yang mendukung transparansi pengelolaan keuangan, mendukung kemudahan investasi di daerah, dan penetrasi penurunan jumlah penduduk miskin. Memang, perolehan DID sebenarnya bukan merupakan tujuan akhir dari seluruh instrumen perbaikan kinerja pemerintahan, melainkan efek domino dari proses dan hasil perbaikan itu sendiri.
Kedua, guna menajamkan sasaran capaian perolehan DID perlu ada pendampingan secara khusus pada indikator-indikator tertentu yang membutuhkan ketersediaan data secara valid, utamanya pada indkator kinerja. Misalnya pada indikator pelayanan dasar publik bidang pendidikan memerlukan data rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 atau 25 tahun ke atas, Angka Partisipasi Murni SMP, dan harapan lama sekolah. Demikian juga pada indikator pelayanan dasar publik bidang kesehatan memerlukan data persentase baduta stunting, persentase bayi lima tahun yang mendapatkan imunisasi lengkap, dan persentase persalinan ditolong tenaga medis. Data-data ini harus dibangun secara berjenjang dengan melibatkan komponen yang terkait.
Ketiga, perlu persepsi yang sama dari seluruh stakeholder di daerah bahwa perolehan DID bukan tanggung jawab semata OPD yang membidangi perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan. Perolehan DID merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen pemerintahan daerah. Setiap inovasi dan upaya perbaikan kinerja dari semua sektor pelayanan dasar publik berkontribusi pada perhitungan besaran DID.
Dus, DID merupakan skema insentif fiskal yang harus diperjuangkan dengan kerja keras, tidak mengucur dengan sendirinya. Jika kita berharap memperolehnya, mari lakukan kerja bersama.

Sunaryo, S.Pd. M.Si.
Kepala Bidang di BPPKAD Blora

Kategori: Pendapatan 1, Pendapatan 2.

Click here for more information about "Berebut Dana Insentif Daerah"

Related post to Berebut Dana Insentif Daerah


Website Resmi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora