Website Resmi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora
Home » Pendapatan 1 » Pendapatan 2 » Sekretariat » Dilema Mandatory Spending

Dilema Mandatory Spending

Posted at August 21st, 2019

Penyusunan APBD tahun 2020 perlu penyesuaian seiring terbitnya dua regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah, yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020. Ada perubahan yang cukup sigfinifikan jika dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, utamanya PP Nomor 58 Tahun 2005. Perubahan itu antara lain: (1) perubahan struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD; (2) penggunaan bagan akun standar dalam struktur APBD; (3) pengaturan terkait mandatory spending; (4) pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN daerah berpedoman pada peraturan pemerintah; (5) standar satuan harga di daerah berpedoman pada standar satuan harga regional yang ditetapkan dengan Perpres; (6) penegasan kepala daerah menetapkan rancangan KUA/PPAS menjadi KUA/PPAS berdasarkan RKPD, apabila kepala daerah dan DPRD tidak bersepakat; dan (7) pengaturan dalam hal hasil evaluasi APBD tidak ditindaklanjuti oleh kepala daerah denganDPRD.

Di antara perubahan-perubahan tersebut yang menarik untuk disoroti dan didiskusikan adalah terkait pengaturan mandatory spending. Alasannya, di satu sisi kebijakan ini sangat menguntungkan daerah yang mengalami ketimpangan sosial dan ekonomi cukup tinggi, tapi di  sisi lain membelenggu kepala daerah untuk menggunakan anggarannya sesuai kebutuhan pembangunan yang spesifik. Maka, tidak sedikit kepala daerah yang galau dan dilematis dalam  menyusun APBD.

 Kaveling Anggaran

Mandatory spendingmerupakan terminologi penganggaran dimana belanja atau pengeluaran sudah diatur dan ditentukan oleh undang-undang. Bila aturan ini dilanggar, sanksilah yang bicara. Ada yang menyebut istilah ini dengan “kaveling anggaran“ yang diamanatkan oleh undang-undang.Sebenarnya mandatory spending tidak hanya menjadi beban daerah dalam menyusun APBD, tapi juga pemerintah pusat saat menyusun APBN.

Terminologimandatory spending banyak diperkenalkan oleh negara-negarayang menganut sistem federal budget. Misalnya Amerika Serikat saat mengalami krisis ekonomi parah tahun 1929 – 1939. Sebagaimana dilansir www.hariansejarah.id, saat itu harga saham anjlok drastis di bursa efek, pelepasan saham terjadi secara masif. Dalam sehari hampir 13 juta lembar saham berpindah tangan. Lima hari kemudian, pada 29 Oktober 1929 krisis di bursa saham mencapai titik terparah. Enam belas juta lembar saham terjual dalam suasana kepanikan luar biasa. Orang-orang menyebut kejadian ini dengan “Black Tuesday” dan menjadi salah satu hari yang paling dikenang dalam sejarah ekonomi dunia.

Inilah awal mula dari The Great Depression atau depresi besar yang melanda perekonomian Amerika dan sangat berpengaruh terhadap gejolak ekonomi dunia. Publik juga menyebutnya dengan “Krisis Malaise” karena kondisi perekonomian sangat lesu dan lemas.Malaise adalah istilah medis untuk menggambarkan kondisi umum yang lemas, tidak nyaman, kurang fit atau merasa sedang sakit. Dalam kondisi demikian, Mandatory Spendingmerupakan kebijakan yang dipilih oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk menggerakkan perekonomian negaranya agar bergeliat dan bergerak sehingga bisa keluar dari krisis.

Dalam konteks  Indonesia,mandatory spending digunakan untuk memastikan alokasi anggaran pada program-program prioritas nasional. Dengan pendeteksian ini, Pemerintah bisa mengetahui ruang gerak fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk program-program lain yang juga penting untuk dilaksanakan.

Adapun mandatory spending yang diamanatkan oleh undang-undang antara lain: pengalokasian anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah sebagaimana amanat Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Selanjutnya pengalokasian secara konsisten dan berkesinambungan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Penggunaan dana transfer umum yang terdiri atas DAU dan DBH juga diatur. Alokasi 25% dana ini diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah yang terkait langsung dengan percepatan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah. Besaran persentase di atas dihitung dari total belanja modal dan belanja pemeliharaan setelah dikurangi belanja modal dan pemeliharaan untuk aparatur. Khusus DBH Migas juga diamanatkan untuk mengalokasikan 0,5% dari total pendapatan untuk menambah anggaran pendidikan dasar sesuai Pasal 20 UU Nomor 33 Tahun 2004 dan Pasal 25 PP Nomor 5 tahun 2005.

Jenis-jenis kaveling anggaran yang lain diantaranya: pengalokasian anggaran kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah ditambah DAU tambahan, pengalokasian belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa paling sedikit 10% dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah,   penganggaran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa, dan lain-lain.

 Grand Design

Sebenarnya mandatory spendingmerupakan grand design pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran besar yang dikuncurkan oleh pemerintah sejalan dengan skala prioritas pembangunan nasional. Pemerintah tidak ingin kecolongan lagi dengan program-program daerah yang tidak mendukung dan sejalan dengan program nasional. Di era otonomi daerah praktek tersebut banyak terjadi di mana kepala daerah membelanjakan APBD-nya di luar program prioritas nasional.

Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa APBD banyak terserap untuk belanja konsumtif yang kurang memberi kontribusi pada penambahan aset dan modal daerah. Padahal, belanja modallah yang mampu menggerakkan sektor-sektor produktif di masyarakat sehingga bisa membuka lapangan kerja,  memberi peluang berusaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Muncul juga kekhawatiran bahwa APBD banyak teralokasi untuk belanja pegawai yang terus tumbuh dari tahun ke tahun. Bahkan, ada daerah yang harus mengalokasikan 50% APBD-nya untuk belanja pegawai. Akibatnya, daerah tersebut tidak mampu membangun daerahnya secara baik. Dengan mandatory spending pemerintah berharap pengalokasian anggaran mencerminkan upaya untuk menjaga kesehatan fiskal,mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi daerah, serta meningkatkan kualitas layanan publik.

Hanya saja, besarnya mandatory spending mempengaruhi kemampuan daerah dalam ekspansi fiskal. Semakin besar mandatory spending, fleksibilitas daerah untuk mendanai kegiatan lain yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas. Berdasarkan hal ini, risiko fiskal yang dihadapi daerah adalah keterbatasan ruang gerak fiskal untuk mengalokasikan belanja prioritas lain di luar mandatory spending.

 Tantangan Daerah

Dengan kondisi di atas ada kecenderungan mandatory spending semakin meningkat dari tahun ke tahun. Setiap urusan pemerintahan bisa mengkavling anggaran sendiri-sendiri dengan mengubah regulasi yang menaungi. Awalnya hanya urusan pendidikan, kemudian berkembang ke urusan kesehatan, lalu infrastruktur, dan seterusnya. Tidak menutup kemungkinan, seluruh alokasi anggaran ke depan sudah terkavling-kavling, utamanya anggaran yang bersumber dari transfer pusat dan DBH.

Bagi daerah, hal ini menjadi tantangantersendiri bagaimana mereka mampumencari peluang untuk meningkatkan ruang fiskal, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Dari sisi pendapatan, bisa dilakukan dengan menggali potensi pajak dan retribusi daerah, mendorong masuknya investasi di daerah, mengoptimalkan penerimaan dari pemanfaatan kekayaan daerah, dan optimalisasi penerimaan deviden dari BUMD.Dari sisi belanja, daerah dituntut mampu meningkatkan kualitas belanja daerah dengan langkah-langkah efisiensi sehingga dengan alokasi yang terbatas dapat tetap produktif dan berdaya guna.

Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja, daerah juga didorong mampu mengalihkan  program kegiatan yang kurang produktif ke program yang lebih produktif, antara lain dengan mengurangi alokasi untuk kegiatan konsumtif seperti perjalanan dinas dan konsinyasi. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan penganggaran berbasis kinerja sehingga pengalokasian anggaran diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan dan pencapaian target.

Bila tak mampu menaklukkan tantangan tersebut, bisa dipastikan daerah hanya akan mengekor program dan kegiatan yang digariskan oleh pusat tanpa hadirnya kreasi dan inovasi yang bersifat spesifik kepentingan daerah. Dan yakinlah tidak ada satu pun daerah di Indonesia ini yang mau dan berharap berada pada status quo seperti ini.

 Sunaryo,S.Pd,M.Si.

ASN di BPPKAD Blora

Click here for more information about "Dilema Mandatory Spending"

Tags »

Related post to Dilema Mandatory Spending


Website Resmi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora