Website Resmi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora
Home » Akuntansi » Anggaran » Aset » Pendapatan 1 » Pendapatan 2 » Perbendaharaan » Sekretariat » Elektronifikasi Transaksi Pemda

Elektronifikasi Transaksi Pemda

Posted at September 4th, 2018

Oleh: Sunaryo

         Banyaknya kepala daerah yang tersangkut OTT KPK menjadi momentum penting untuk menegaskan semakin pentingnya elektronifikasi transaksi di pemerintahan daerah. Elektronifikasi diyakini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi keuangan di lingkungan Pemda sehingga dapat menekan terjadinya penyalahgunaan keuangan. Elektronifikasi transaksi sangat sejalan dengan Gerakan Nasional Non Tunai yang dicanangkan pemerintah pada tanggal 14 Agustus 2014.

Dalam elektronifikasi transaksi terdapat suatu upaya untuk mengubah transaksi pengeluaran dan penerimaan pemerintah dari tunai menjadi non tunai melalui berbagai instrumen dan kanal pembayaran elektronik untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan transparansi tata kelola keuangan pemerintah melalui infrastruktur yang aman dan handal.

Kanal pembayaran dalam elektronifikasi transaksi yang kita kenal ada dua bentuk/cara, yakni customer side dan provider side. Customer side adalah kanal pembayaran melalui internet banking, mobile banking, dan short message services (SMS) banking. Adapun provider side adalah kanal pembayaran melalui electronic data capture (EDC), automated teller machine (ATM), point of sales (POS), point payment online banking (PPOB), dan standing instruction.

Untuk bisa mengaplikasikan beragam kanal pembayaran ini diperlukan perangkat yang mampu mengoneksikan antara data keuangan di Pemda dan bank persepsi sebagai pembayar atau penampung transaksi keuangan. Wujudnya adalah middleware atau adapter yang menghubungkan antara sistem di Pemda dan sistem perbankan yang host to host, realtime, dan up to date. Karenanya diperlukan ketersediaan sumber daya manusia yang handal dan kompeten untuk menanganinya.

Respon Beragam
Respon Pemerintah Daerah terhadap kebijakan ini cukup beragam. Ada yang sangat antusias untuk segera menindaklanjutinya karena merasa sangat dimudahkan untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik. Ada yang masih menunggu tindak lanjut kebijakan ini sambil melihat praktek baik di daerah-daerah lain di sekitarnya. Tapi, ada pula yang menolak meskipun tidak terang-terangan. Namun, pada akhirnya yang menolak ini pun bisa menerima kebijakan ini karena melihat manfaatnya yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan di daerah.

Manfaat nyata yang terlihat dari elektronifikasi transaksi adalah sifatnya yang praktis karena tidak lagi memerlukan uang tunai dalam jumlah besar. Migrasi uang dalam bentuk pemindahbukuan sehingga dijamin higienis karena tidak bersentuhan langsung dengan fisik uang. Aktivitasnya pun sangat mobile karena tidak dibatasi sekat waktu dan tempat. Bisa kapanpun dan di manapun.

Manfaat lainnya adalah semakin luasnya akses masyarakat terhadap dunia perbankan karena mau tidak mau kebijakan ini bersentuhan dengan sistem perbankan. Dalam perspektif OJK sangat bermanfaat untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Apalagi berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK taun 2013 bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni: well literate (21,84 %), sufficient literate (75,69 %), less literate (2,06 %), dan not literate (0,41%).

Well literate  berarti memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Sufficient literate maksudnya memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. Less literate hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan. Not literate tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Manfaat lain yang cukup penting adalah menekan terjadinya kejahatan dan penyimpangan keuangan karena semua proses transaksi jelas alurnya dan tercatat. Tidak ada transasksi yang tidak dikenali siapa pengirim dan siapa penerimanya sehingga kasus-kasus gratifikasi dan korupsi bisa ditelusuri jejaknya oleh penegak hukum.

Implementasi Elektronifikasi
Elektronifikasi transaksi tidak serta merta langsung bisa dilaksanakan secara serentak dan menyeluruh. Butuh tahapan untuk menyiapkannya secara sungguh-sungguh. Langkah awal bisa dimulai dengan memetakan potensi transaksi yang dapat dimigrasi ke non tunai. Apakah dari sisi pengeluaran/ belanja atau dari sisi penerimaan/ pendapatan. Jika melihat karakteristiknya, lebih mudah mendahulukan sisi pengeluaran karena sasarannya lebih banyak ke aparatur sipil negara dan korporasi. Dan ini rupanya banyak dipilih oleh daerah yang telah mengimplementasikannya.

Selanjutnya perlu menyusun roadmap untuk mengimplementasikan elektronifikasi transaksi. Kapan harus menyusun payung hukum, membuat aplikasi, mengkoordinasikan dengan stakeholder, menyosialisasikan, sampai menyusun timeline pencanangan gerakan. Penyusunan roadmap sangat diperlukan untuk menjamin seluruh proses dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Yang terpenting tentu saja menyiapkan sumber daya manusia yang akan mengelola elektronifikasi transaksi ini sebab sebagus apapun sistem dan perangkat itu tanpa tersedia SDM yang handal dan kompeten tidak akan membuahkan hasil. Ketersediaan SDM yang kompeten juga akan menjamin pengembangan sistem itu lebih lanjut karena tuntutan layanan publik akan terus meningkat seiring dengan dinamika kebutuhan masyarakat yang juga terus berkembang.

Hanya saja ada beberapa kendala dalam mengoptimalkan elektronifikasi transaksi ini. Pertama, terbatasnya infrastruktur daerah dalam mendukung kebijakan ini, seperti belum meratanya koneksi internet di seluruh wilayah daerah. Bahkan, di daerah-daerah tertentu belum terkoneksi internet sama sekali. Ketersediaan daya listrik yang stabil juga kerap menjadi masalah karena masih banyak ditemui daya listrik yang turun naik, bahkan byar pet. Demikian juga belum tersedia data center yang mengelola data transaksi elektronik secara baik.

Kedua, masih tingginya preferensi uang tunai di daerah. Hal ini disebabkan dari sisi belanja belum semua penyedia barang jasa bersedia dan mau bertransaksi secara non tunai. Misalnya toko-toko kecil yang masih memilih cara tunai daripada non tunai. Demikian pula dari sisi penerimaan belum semua wajib pajak dan wajib retribusi mau membayar kewajibannya secara non tunai. Bila tidak ditagih secara tunai, mereka lebih memilih untuk tidak membayarnya.

Ketiga, masih adanya biaya transfer antarbank dan dikenakannya merchant discount rate (MDR) pada transaksi Pemda. Hal ini menyulitkan daerah yang menganut treasury single account (TSA) karena Rekening Kas Umum Daerah berada dalam satu bank, baik penerimaan maupun pengeluaran. Akibatnya, dalam transaksi antarbank kerap mengalami kesulitan siapa yang akan menanggung biayanya.

Terkait dengan kendala-kendala di atas perlu edukasi ke masyarakat tentang pentingnya elektronifikasi transaksi keuangan karena banyak manfaat yang bisa diperoleh. Pemerintah daerah juga diharapkan lebih serius untuk menyediakan infrastruktur yang mendukung implementasi kebijakan ini sehingga pelaksanannya bisa lebih optimal. Selanjutnya, bank daerah yang ditempati RKUD diharapkan bisa bersinergi dengan bank nasional untuk meminimalisir, bahkan menghilangkan biaya transfer antarbank.

 

Sunaryo,S.Pd.,M.Si.
Kepala Bidang Perencanaan, Pendaftaran, dan Penetapan
BPPKAD Kabupaten Blora

 

Kategori: Akuntansi, Anggaran, Aset, Pendapatan 1, Pendapatan 2, Perbendaharaan, Sekretariat.

Click here for more information about "Elektronifikasi Transaksi Pemda"

Related post to Elektronifikasi Transaksi Pemda


Website Resmi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora