Mencari Formula BPHTB yang Adil dan Akuntabel

Blora – Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun atau yang lebih dikenal Focus Group Discussion (FGD) dengan tema BPHTB yang adil dan akuntabel. Acara ini dilaksanakan pada Rabu, 18 Oktober 2017 di RM Iwak Kali, Tempuran, Blora. Kegiatan ini mengundang seluruh notaris dan PPAT di Kabupaten Blora.

Dalam kesempatan tersebut banyak didiskusikan perihal permasalahan pemungutan bea pemerolehan hak atas tanah dan bangunan, utamanya menghitung BPOP atas peralihan hak tanah, baik melalui jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum, penggabungan, peleburan, dan pemekaran usaha, maupun bentuk yang lain.

Sebagaimana dipaparkan oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi bahwa ada banyak permasalahan terkait pemungutan BPHTB. Pertama, transaksi jual beli tanah yang dilakukan antar keluarga, saudara, atau kerabat dekat menjadikan harga jual tanah sangat rendah dan tidak wajar, bagaimanakah perhitungan nilai perolehannya? Kedua, Pengajuan BPHTB dilakukan jauh hari setelah transaksi jual beli. Misalnya transaksi jual beli pada tahun 1998, tetapi pengajuan BPHTB-nya pada tahun 2017. Bagaimanakah perhitungan nilai pajaknya? Sesuai harga tahun 1998 atau 2017 ?

Ketiga, Peralihan hak atas tanah dikarenakan penyertaan modal dalam suatu usaha patungan, bagaimanakah perhitungan pajaknya? Apakah dengan harga pasar atau harga kesepakatan kedua belah pihak ? Keempat, Seseoarang yang melakukan transaksi jual beli tanah berkali-kali dalam satu tahun, apakah NPOPTKP dikenakan hanya satu kali atau setiap kali transaksi?

Kelima, Perolehan NPOP atas transaksi jual beli ta

nah sering tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Pengajuan BPHTB kerap di bawah harga transaksi yang sebenarnya. Solusi apakah yang tepat untuk mengatasi hal tersebut? Apakah NJOP tepat  dijadikan dasar perhitungan NPOP? Berapakah jumlah pengali yang tepat?

Permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut di atas memang berpangkal pada dasar penghitungan NPOP yang tidak konstan, yakni harga jual beli. “Harga jual beli itu kan relatif dan sangat bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Maka, dasar penghitungan perolehan NPOP terkadang tidak ajeg,” terangnya.

Berdasar NJOP

            Berangkat dari persoalan tersebut muncul wacana untuk menerapkan NJOP dalam menghitung NPOP BPHTB. Maksudnya, perhitungan pajak BPHTB didasarkan pada nilai NJOP dikalikan jumlah tertentu. Hasil pengali tersebut yang dijadikan dasar untu penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

            Hanya saja, dalam simulasi yang dipaparkan oleh kepala BPPKAD bahwa jumlah pengali di tiap-tiap transaksi pajak yang diambil secara acak, jumlah pengalinya berbeda-beda. Dalam kasus di Blora, selisih antara NPOP berdasarkan transaksi jual beli dan NPOP berdasarkan NJOP pengalinya 3,76. Di wilayah Cepu pengalinya 4,10, di Tunjungan pengalinya 4,87, dan di Sambong pengalinya 17,50. “Jumlah pengalinya berbeda-beda sehingga memerlukan kajian lebih lanjut,” ungkap mantan Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Blora ini.

            Dalam kesempatan FGD tersebut juga muncul berbagai masukan dari notaris dan PPAT. Misalnya notaris Didik Ariyanto yang mengusulkan adanya zonanisasi harga dalam menghitung NPOP BPHTB. Dia beralasan harga tanah sangat ditentukan oleh strategis tidaknya letak tanah tersebut. “Saya terkadang jadi bingung ketika melayani klien yang mengajukan BPHTB nilainya sangat rendah, padahal saya tahu bahwa tanah tersebut mestinya nilainya tinggi,” ujarnya.

            Ia juga mengusulkan adanya perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Ia beralasan bahwa regulasi ini sudah banyak yang ketinggalan dengan perubahan regulasi yang lain. “Kalau bisa kami juga dilibatkan dalam proses perubahan tersebut,” pintanya.

            Masukan-masukan lain juga banyak diberikan oleh notaris yang lain, seperti proses survei harga ke lapangan yang harus valid, perlunya sinergi antara BPPKAD dengan BPN dan KPP Pratama, serta peninjauan kembali NJOP PBB P2. Semua masukan tersebut akan diperhatikan oleh BPPKAD untuk perbaikan kinerja dan pelayanan ke depan. GusN