Website Resmi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora
Home » Pendapatan 1 » Pendapatan 2 » Menggenjot PAD

Menggenjot PAD

Posted at February 22nd, 2018

PERAN Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembiayaan daerah sekarang ini semakin vital dan strategis. Ada beberapa alasan yang mendasari. Pertama, sumber-sumber pendapatan daerah dari pusat, baik dalam bentuk dana perimbangan, dana bagi hasil, dana insentif, maupun sumbersumber pendapatan lain yang sah cenderung menurun. Hal ini terutama disebabkan target penerimaan pemerintah dari sektor pajak tidak tercapai.

Pada tahun 2017 realisasi pajak sebesar Rp 1.151,10 triliun atau 89,68?ri target dalam APBNP sebesar Rp 1.283,57 triliun. Kondisi ini mengakibatkan dana DAU tidak lagi bersifat final. Setiap saat pemerintah bisa memangkas alokasi DAU di masing-masing daerah yang sudah tertuang dalam APBD. Akibatnya, daerah kerap kelabakan untuk menyesuaikan lagi pola penganggarannya.

Kedua, kebijakan pemerintah dalam menyalurkan dana perimbangan, dana bagi hasil, maupun dana insentif lain diikuti aturan yang ketat dan terbatas. Akibatnya, pemerintah daerah tidak memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan daerah. Terkadang kebutuhan daerah yang sangat mendesak tidak dapat teranggarkan karena tidak terakomodasi dalam aturan yang ada. Sementara itu ada urusan tertentu yang tersedia anggaran berlebih.

Ketiga, kebutuhan pembiayaan pembangunan yang sustainable semakin meningkat seiring dengan tingginya kompetisi antarnegara dan meningkatnya permintaan perbaikan di segala sektor kehidupan. Utamanya perbaikan infrastruktur yang menyerap anggaran paling besar. Dalam kurun waktu 2015 ñ 2019 kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur sebesar Rp 5.519,4 triliun, atau setiap tahun tidak kurang dari Rp 1.103,9 triliun. Faktanya, pada APBN 2017 alokasi anggaran kebutuhan infrastruktur hanya Rp 194,3 triliun atau 17,6?ri kebutuhan. Di sisi lain angagaran juga dibutuhkan untuk membiayai belanja rutin penyelenggaraan negara, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penyediaan subsidi.

Dengan kondisi di atas peran dan kedudukan PAD dalam APBD makin penting dan signifikan. Diharapkan PAD dapat menutup kekurangan sumber pembiayaan yang selama ini dipenuhi dari pusat. Bahkan, PAD diharapkan bisa memandirikan daerah dalam membiayai pembangunan. Tentu saja dengan mengoptimalkan penggalian potensi yang dimiliki.

Cashless

Hanya saja, tidak mudah mewujudkan hal tersebut. Banyak daerah belum mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk menghasilkan PAD yang dapat mengurangi ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. Beberapa hal yang disinyalir menjadi penyebab belum optimalnya penggalian potensi daerah, antara lain masih terjadinya kebocoran dalam proses pemungutan, belum efektif dan efisien, serta keterbatasan sumber daya manusia. Berangkat dari hal tersebut hadirnya SE Mendagri No. 910/ 1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Nontunai diyakini bisa memecahkan permasalahan ini.

Implementasi transaksi nontunai dalam penerimaan PAD diyakini mampu menutup lubang-lubang kebocoran yang terjadi dalam transaksi tunai atau cashless karena setoran pajak dan retribusi menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), transfer antarrekening bank, cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya. Akibatnya, penyimpangan setoran pajak dan retribusi diminimalisir atau bahkan dinihilkan.

Beberapa daerah yang sudah mampu mengimplementasikan transaksi nontunai dengan baik dan mampu mendongkrak PAD adalah Pemprov DKI Jakarta dan Kota Yogyakarta.

Namun demikian, tidak mudah mengimpelemntasikan transaksi nontunai dalam penerimaan daerah. Ada beberapa kendala yang menghadang. Kendala utama adalah masih banyaknya masyarakat kita yang belum memiliki rekening perbankan, sebab meskipun bisa dilakukan tanpa nomor rekening bank, tapi transaksi nontunai akan lebih efektif bila wajib pajak memiliki rekening perbankan. Menurut pejabat eksekutif Finance & Strategy PT Bank Mandiri Tbk Kartika Wirjoatmodjo, jumlah total pemilik rekening di Indonesia hanya sekitar 60 juta orang dari total populasi penduduk di Indonesia yang berkisar 250 juta jiwa. Rinciannya, di kota masih ada sekitar 70 juta orang yang belum memiliki rekening bank, sedangkan di desa mencapai 100 juta orang lagi yang belum memiliki rekening.

Kendala selanjutnya adalah terkait kesiapan bank daerah dalam menyiapkan software aplikasi nontunai, termasuk menyinkronkan sistem di perbankan dengan aplikasi penerimaan di OPD pengelola pendapatan. Hal ini bukan hal yang mudah karena menyangkut data source yang besar dan tingkat keamanan tinggi. Jangan sampai data tersebut mudah ditembus oleh pihak-pihak yang berniat jahat. Selain itu, aplikasi ini juga harus familiar dan mudah diakses oleh masyarakat. Masyarakat diberi banyak pilihan dan kemudahan dalam melakukan transaksi, baik variasi layanan, alternatif perbankan, atau jenis pembayaran.

—Sunaryo MSi, Kepala Bidang Pendapatan di BPPKAD Kabupaten Blora.

Click here for more information about "Menggenjot PAD"

Tags »

Write your comment about Menggenjot PAD

Related post to Menggenjot PAD

Best Posts


Website Resmi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora