Website Resmi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora
Home » Anggaran » Sekretariat » Mitigasi Anggaran dan PAD

Mitigasi Anggaran dan PAD

Posted at April 14th, 2017

Istilah mitigasi awalnya digunakan dalam kaitannya dengan penanggulangan bencana. Seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Mitigasi merupakan siklus awal dalam tahapan penanganan bencana. Setelah mitigasi ada tahapan kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan. Mitigasi  bertujuan  untuk mengurangi atau meniadakan korban dan kerugian yang mungkin timbul. Titik beratnya pada tahap sebelum terjadinya bencana. Contoh kegiatannya antara lain membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, memberikan penyuluhan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan gempa.

Kini istilah mitigasi tidak hanya digunakan dalam kaitannya dengan bencana, tapi juga bidang-bidang lain yang memerlukan kewaspadaan tinggi. Termasuk dalam penyusunan anggaran pemerintah, baik di pusat maupun daerah, APBN maupun APBD.  Lebih-lebih bagi daerah yang sangat menggantungkan “hidupnya” pada dana transfer pusat, seperti  DAU, DAK, DBH, DID maupun dana insentif lain.

Hampir seluruh pemerintah daerah menghadapi dilema saat menyusun kebijakan anggaran, yaitu jumlah pendapatan asli daerah yang sangat minim dan rencana belanja yang membengkak. Mengapa bisa demikian?

Pertama, banyak daerah menggunakan incremental budgeting dalam menyusun kebijakan anggaran, yakni dengan membandingkan antara belanja tahun lalu dan tahun sekarang dengan kenaikan persentase tertentu. Dengan pola ini seolah-olah pagu anggaran harus naik dari tahun sebelumnya, meskipun pendapatan belum tentu naik. Akibatnya, terjadi defisit yang cukup tinggi.

Kedua, daerah direpotkan dengan besarnya jumlah belanja pegawai yang harus dialokasikan. Dalam catatan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, sebagaimana dilansir DetikFinance, Selasa (21/22017) pada tahun 2017 ini masih terdapat 131 daerah yang menggunakan dana APBD-nya untuk belanja pegawai dengan rasio belanja pegawai terhadap total belanja di atas 50%. Persentase tertinggi diduduki Kabupaten Langkat sebesar 68,4%, Kota Pematang siantar 66,25%, dan Kota Tasik 66,07%. Kondisi ini menyulitkan daerah untuk menyusun anggaran yang berimbang dan berkeadilan.

Ketiga, APBD menunjukkan politik anggaran yang dibangun oleh pemerintah daerah. Apa itu politik anggaran? Politik anggaran adalah penetapan pelbagai kebijakan proses anggaran. Kajian politik anggaran mencoba menjawab sejumlah pertanyaan dasar, seperti (1) bagaimana pemerintah membiayai pembangunannya; (2) bagaimana pendapatan diperoleh, dikelola, dan didistribusikan; (3) prioritas apa yang dikedepankan; (4) peluang-peluang apa saja yang tersedia meningkatkan pelayanan publik.

Politik anggaran merupakan proses penegasan kekuasan atau kekuatan politik di antara berbagai pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan maupun alokasi anggaran. Hal ini terjadi karena anggaran daerah yang hakikatnya wujud kedaulatan rakyat telah diwakilkan kepada wakil rakyat melalui fungsi budgeting dengan penetapan APBN/APBD yang harus mendapatkan persetujuan DPR/DPRD. Persetujuan itulah yang kemudian menunjukkan bahwa anggaran memang tidak netral karena persetujuan adalah bargaining yang berarti ada proses politik dibaliknya, dan wakil rakyat tidaklah bersih dari kepentingan politik pribadi, kelompok, golongan, dan parpol yang menaunginya.

 

Mendongkrak PAD

Dalam kondisi yang demikian daerah menjadi tidak mudah untuk menyusun anggaran yang benar-benar berpihak kepada rakyat dan sesuai dengan prioritas kebutuhan pembangunan, karena alokasi anggaran banyak tersedot ke belanja rutin dan pegawai, serta mengakomodasi kepentingan politik. Belanja modal yang menjadi penyangga utama kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat jadi terabaikan.

Yang paling mengkhawatirkan ketika kondisi stagnasi sampai terjadi di suatu daerah. Akibatnya adalah APBD hanyalah sebatas formalitas rutin yang harus dijalankan dari tahun ke tahun tanpa hasil yang jelas. Kreativitas jadi minim, gairah membangun lesu, dan peningkatan pertumbuhan jadi sulit diharapkan. Maka, diperlukan solusi yang diharapkan bisa mengatasi hal tersebut. Salah satunya dengan mencari sumber-sumber penerimaan baru yang bisa menutup kebutuhan pembangunan dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara teoritis, ada dua cara untuk meningkatkan penerimaan PAD, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Cara intensifikasi adalah mengefektifkan pemungutan pajak atau retribusi dan mengefisienkan cara pemungutannya pada obyek dan subyek yang sudah ada, misalnya melakukan perhitungan potensi, penyuluhan, meningkatkan pengawasan dan pelayanan. Banyak daerah yang sebenarnya memiliki potensi pendapatan besar, tapi PAD-nya tidak optimal. Salah satu penyebabnya adalah proses pemungutan yang tidak benar dan terjadi kebocoran di sana-sini. Maka, akhir-akhir ini ada kecenderungan untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pemungutan pajak, seperti e-retribusi, e-tax, dan lain-lain. Cara ekstensifikasi adalah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan PAD dengan cara menjaring wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran atau menggali pajak baru.

Guna mengotimalkan PAD, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mencapainya. Yang utama perlu dilakukan capacity building bagi aparatur pendapatan. Aparat memegang peran utama dalam upaya peninggkatan PAD. Aparat harus mampu mengestimasi potensi yang sahih, mendata basis pajak dan wajib pajak, mampu melakukan pemutakhiran data secara periodik, dan mampu secara strategis memanfaatkan kekhasan daerah dalam memungut pajak daerah.

Aparatur pendapatan yang kompeten sangat dibutuhkan dalam pemungutan pajak yang  tepat waktu dan tepat jumlah. Apalagi ada dua jenis pajak yang membutuhkan keahlian  khusus aparaturnya, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). PBB P2 membutuhkan keahlian khusus di bidang adminsitrasi pertanahan dan penilaian tanah dan bangunan serta adminsitrasi perpajakan. PBB P2 juga membutuhkan keahlian IT untuk mengelola data pajak yang kompleks. Sementara itu  BPTHB memerlukan keahlian aparatur dalam penilaian bumi dan/atau bangunan, serta kemampuan menggali nilai transaksi jual beli tanah yang sebenarnya. Sebab banyak masyarakat yang melaporkan nilai transaksi tanahnya di bawah nilai yang sebenarnya.

Selanjutnya diperlukan pelayanan prima dalam pemungutan pajak daerah karena pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Masyarakat  yang dipungut tidak menerima imbal balik secara langsung. Maka, masyarakat yang sudah sadar membayar pajak harus dilayani secara prima. Jangan sampai mereka kecewa dibuatnya. Banyak studi menunjukkan bahwa semakin bagus layanan publik semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kinerja aparatur perpajakan. Semakin bagus kinerja aparatur semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Yang tidak kalah penting adalah pemutakhiran data pajak. Data pajak sangat kompleks rumit, dan dinamis. Setiap saat data tersebut berubah mengikuti perkembangan di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemeliharaan data yang terus menerus.  Salah satu penyebab rendahnya PAD di banyak daerah adalah ketidakmampuan mengelola data secara baik.

 

Sunaryo, M.Si.

Penulis adalah pegawai di BPPKAD Kabupaten Blora

Click here for more information about "Mitigasi Anggaran dan PAD"

Tags »

Write your comment about Mitigasi Anggaran dan PAD

Related post to Mitigasi Anggaran dan PAD

Best Posts

Realisasi Pendapatan Daerah


Website Resmi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora