Website Resmi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora
Home » Aset » Sekretariat » Peran Sistem Perekonomian Negara Terhadap Sektor Pemerintah dan Sektor Swasta

Peran Sistem Perekonomian Negara Terhadap Sektor Pemerintah dan Sektor Swasta

Posted at June 7th, 2018

Oleh: Rudy Tri Hermawan

Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem perekonomian yang dianut suatu negara sangat mempengaruhi hubungan antara sektor pemerintah dengan sektor swasta. Dalam sistem perekonomian kapitalis, pemerintah memberi kebebasan pada sektor swasta untuk menjalankan bisnisnya sehingga terjadi persaingan yang sangat ketat. Perdagangan diserahkan pada mekanisme pasar. Siapa yang mampu memenuhi permintaan suatu barang atau jasa maka dialah pemenangnya.

Efek negatif dalam sistem perekonomian kapitalis ini adalah adanya gap atau kesenjangan yang sangat lebar antara pengusaha besar dan pengusaha kecil / menegah. Tentu saja dalam persaingan bisnis yang diatur oleh pasar, pengusaha besar akan selalu memenangkan persaingan. Keterbatasan modal yang dimiliki pengusaha kecil tidak mampu bersaing dengan industri yang sudah mapan milik pengusaha besar. Persaingan yang tidak seimbang inilah yang seharusnya menempatkan pemerintah sebagai pembuat regulasi untuk berperan aktif dalam melindungi bisnis pengusaha kecil dan menengah.

Dalam sistem perekonomian kapitalis / liberal ini peran pemerintah memang terbatas. Pemerintah hanya bertindak pada sektor-sektor pembangunan negara yang belum dikerjakan oleh swasta, misalnya keamanan negara, peradilan, dan sarana / prasarana umum. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith bahwa pemerintah hanya mempunyai tiga fungsi, yaitu : (1) fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan; (2) fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan; dan (3) fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, misalnya jalan, dam, dan sebagainya.

Lalu timbullah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang sering terjadi: mengapa pemerintah mempunyai peranan dalam perekonomian suatu negara? Selanjutnya, mengapa perekonomian tidak diserahkan saja pada sektor swasta? Menurut Adam Smith dalam Guritno Mangkoesoebroto (1993 : 2) menyatakan bahwa dalam perekonomian kapitalis, setiap individu yang paling tahu apa yang paling baik bagi dirinya, sehingga dia akan melaksanakan apa yang dianggap terbaik bagi dirinya. Setiap individu akan melaksanakan aktivitas yang harmonis seakan-akan diatur oleh “tangan gaib”. Oleh sebab itu, peran pemerintah sangat terbatas yaitu hanya melaksanakan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh pihak swasta saja.

Dalam prakteknya seringkali kepentingan pengusaha berbenturan dengan kepentingan karyawan sehingga terjadilah konflik. Kejadian seperti ini menuntut pemerintah untuk campur tangan dalam perekonimian negara karena sektor swasta tidak mampu mengatasi masalah tersebut. Pemerintah mempunyai peran dalam menyelesaikan konflik antara pengusaha dan karyawan melalui regulasi tentang ketenagakerjaan. Dengan demikian, perekonomian tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada sektor swasta.

 Sistem Ekonomi Sosialis

Bagaimana peran pemerintah dalam sistem perekonomian sosialis? Sistem ekonomi sosialis banyak dianut oleh negara-negara komunis, misalnya : Korea Utara, Vietnam, Kuba dan lain sebagainya. Dalam sistem perekenomian ini, peran pemerintah begitu dominan. Campur tangan pemerintah sangat kuat dalam kegiatan bisnis.

Pemerintah melalui kebijakan ekonominya melarang persaingan yang bebas seperti sistem ekonomi kapitalis. Pemerintah menghendaki pemerataan kesejahteraan dalam semua sektor. Tidak ada lagi kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin dan persaingan antara industri besar dengan industri kecil/menengah. Kekurangan dalam sistem perekonomian sosialis adalah tidak adanya persaingan dalam dunia bisnis sehingga kreativitas terhambat dan produksi menurun.

Salah satu tokoh penting dalam sistem ekonomi sosialis adalah Karl Marx. Menurut Karl Marx seperti yang dikutip oleh Manual G. Velazsquez (2005 : 183) menyatakan bahwa dalam sejarah, fungsi pemerintah sesungguhnya adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan kelas penguasa. Mungkin orang-orang memiliki keyakinan bahwa pemerintah ada untuk melindungi kebebasan dan keadilan serta menjalankan kekuasaan menurut perjanjian. Namun kenyataanya, keyakinan semacam ini hanyalah mitos ideologis yang menyembunyikan realita kekuasaan kaum kaya yang mengendalikan proses politik.

Selanjutnya menurut Marx, pemerintahan suatu masyarakat beserta ideologi-ideologinya dirancang untuk melindungi kepentingan-kepentingan dari kelas penguasa ekonomi. Kelas-kelas ini selanjutnya juga terbentuk dari hubungan produksi dalam masyarakat dan hubungan produksi ini ditentukan oleh kekuatan-kekuatan produksi dalam masyarakat. Semua perubahan historis besar yang terjadi pada dasarnya disebabkan oleh perubahan kekuatan produksi dalam masyarakat : kekuatan ekonomi atau “material” menentukan jalannya sejarah karena keduanya menentukan fungsi pemerintah. Jika dilihat lebih jauh pernyataan-pernyataan Karl Marx tersebut merupakan kritiknya terhadap sistem ekonomi kapitalis dimana pemilik modal dapat mengatur perekonomian sesuai kehendaknya sehingga pemerintah dengan sendirinya juga dapat diatur.

Sistem Demokrasi Ekonomi

Bagaimana dengan sistem perekonomian di Indonesia? Sistem perekonomian di Indonesia merupakan campuran dari kedua sistem perekonomian yang telah dibahas di atas. Sistem perekonomian ini sering disebut dengan Demokrasi Ekonomi. Dasar dari Demokrasi Ekonomi adalah pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”.

Dalam Demokrasi Ekonomi, kemakmuran harus dirasakan oleh semua orang dan bukan milik sekelompok orang saja. Oleh sebab itu, perekonomian dilakukan bersama-sama atas azas kekeluargaan sehingga badan usaha yang sesuai dengan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 adalah koperasi. Selain itu, peran pemerintah dalam menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak sangat jelas terlihat. Hal ini dimaksudkan agar cabang-cabang produksi misalnya listrik, tidak jatuh pada pihak swasta yang dapat bertindak sewenang-wenang sehingga menindas masyarakat.

 

Peran Kebijakan Publik Pemerintah

Elemen kebijakan publik tindakan pemerintah di negara manapun dapat dipahami dalam beberapa dasar kebijakan publik. Hal ini meliputi input, tujuan, alat, dan pengaruh.
Input kebijakan publik adalah tekanan eksternal yang membentuk keputusan kebijakan pemerintah dan strategi untuk menghadapi masalah yang ada. Perhatian ekonomi dan politik luar negeri, tekanan politik dalam negeri, teknis informasi, dan perhatian media semua memainkan peran dalam pembentukan keputusan politik nasional. Tujuan kebijakan publik dapat diperluas (misalnya full employment) dan high-minded (kesempatan yang sama untuk semua). Nilai-nilai bangsa seperti kebebasan, demokrasi, dan kesempatan yang adil bagi semua warga negara untuk berbagi dalam kemakmuran ekonomi, telah mengantarkan kepada pengambilan hukum hak asasi warga sipil, dan progam pendukung ekonomi untuk warga sipil yang dalam kesusahan. Tujuan sempit yang melayani kepentingan tertentu akan terlihat jelas dalam negara memutuskan bagaimana aturan perpajakan akan mangalokasikan beban pajak diantara berbagai kepentingan dan kelompok penghasilan, atau dalam sumber daya publik seperti hak eksplorasi minyak atau hak penebangan kayu, diberikan kepada satu kelompok atau kelompok lain.

Regulasi Pemerintah Terhadap Bisnis

Regulasi adalah cara utama mendapatkan kebijakan publik. Karena pemerintah beroperasi pada banyak tingkatan (pusat, povinsi, kabupaten), bisnis modern menghadapi sejumlah regulasi yang komplek. Masyarakat mengandalkan pemerintah untuk menetapkan aturan tingkah laku atau regulasi untuk masyarakat dan organisasi. Pasar gagal  menyesuaikan harga untuk biaya sesungguhnya dari tingkah laku perusaaan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan biasanya tidak mempunyai insentif untuk dialokasikan pada peralatan pengendali polusi jika konsumen tidak memintanya.

Pasar gagal untuk memasukan biaya bahaya lingkungan ke dalam persamaan ekonomi bisnis, karena biaya tersebut ditanggung pihak lain. Pemerintah dapat mengunakan regulasi untuk memaksa semua pesaing dalam industri untuk menerapkan standar minimun anti-polusi. Perusahaan kemudian memasukkan biaya tambahan untuk mematuhi aturan tersebut ke dalam harga produk. Perusahaan akan secar berhati-hati dalam menerima regulasi yang telah ditetapkan, karena regulasi tersebut memaksa para pesaing untuk menanggung beban yang sama.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara sektor pemerintah dan sektor swasta sangat dipengaruhi oleh sistem perekonomian yang dianut oleh suatu negara. Sistem perekonomian inilah yang dijadikan dasar sebagai pengambilan kebijakan yang mengatur aktivitas bisnis termasuk di dalamnya sektor swasta. Perekonomian tidak bisa secara penuh diserahkan pada mekanisme pasar karena dalam hal-hal tertentu sektor swasta tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada sehingga memerlukan peran pemerintah. Di Indonesia, peran pemerintah sangat jelas terutama dalam penguasaan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kemakmuran harus dirasakan oleh seluruh rakyat. Oleh sebab itu perekonomian dilaksanakan bersama-sama atas azas kekeluargaan. Sistem perekonomian ini dikenal dengam Sistem Demokrasi Ekonomi.(rth/GusN)

Kategori: Aset, Sekretariat.

Click here for more information about "Peran Sistem Perekonomian Negara Terhadap Sektor Pemerintah dan Sektor Swasta"

Related post to Peran Sistem Perekonomian Negara Terhadap Sektor Pemerintah dan Sektor Swasta


Website Resmi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora