Website Resmi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora
Home » Akuntansi » Anggaran » Aset » Pendapatan 1 » Pendapatan 2 » Perbendaharaan » Sekretariat » Pro-Kontra Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Di Beberapa Negara

Pro-Kontra Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Di Beberapa Negara

Posted at May 24th, 2018

Banyak negara telah menggunakan akuntansi untuk mengelola keuangannya, tetapi negara-negara tersebut belum memiliki sebuah standar yang mengatur akuntansi pemerintahan. Dengan melihat kondisi tersebut, maka IFAC (International Federation of Accountants) membentuk suatu komite yang dikenal dengan The Public Sector Committee yang bertugas menyusun sebuah standar akuntansi pemerintahan yang berlaku secara internasional, yang selanjutnya disebut IPSAS (International Public Sector Accounting Standar). Dengan adanya IPSAS ini diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan di bidang akuntansi pemerintahan, baik yang berkaitan dengan pelaporan keuangan maupun pengauditan.

Pada dasarnya dalam akuntansi dikenal dua basis pencatatan, yaitu basis kas dan basis akrual. Bagi sektor komersil, basis kas sudah lama ditinggalkan dan beralih menggunakan basis akrual. Demikian juga di berbagai negara sudah banyak yang menggunakan basis akrual, meskipun kenyataannya dalam masa transisi ini masih ada satuan kerja pemerintah menggunakan basis kas menuju akrual (cash toward accrual).
Masa transisi dari basis kas menjadi basis akrual menjadi titik awal perubahan untuk mengelola keuangan pemerintah menjadi lebih baik lagi. Namun demikian, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah suatu negara begitu besar. Mereka harus mempersiapkan seluruh sumberdayanya untuk mendukung penggunaan basis akrual ini. Sebagai langkah awal, pemerintah harus menyiapkan standar akuntansi baru yang mengganti pencatatan basis kas menjadi basis akrual. Kemudian mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dalam implementasi standar akuntansi tersebut. Oleh sebab itu, penerapan basis akrual di berbagai negara menjadi permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Beberapa pihak mendukung basis akrual di sektor publik, tetapi tidak sedikit juga yang menentangnya dengan berbagai argumentasi.
Bagi pihak yang kontra, penerapan akuntansi berbasis akrual tidak mudah karena karakteristik akuntansi sektor privat berbeda dengan sektor publik. Tujuan pemerintah tentu saja berbeda dengan tujuan sektor privat. Pemerintah tidak mencari laba, sedangkan sektor privat menekankan pada laba. Dengan basis akrual tujuan pada sektor privat nampak jelas sedangkan hal itu tidak serta merta berlaku dalam sektor publik. Sebagai contoh : pendapatan yang tinggi melebihi kos dapat dikatakan sebuah prestasi karena menghasilkan laba. Hal tersebut sejalan dengan tujuan sektor privat, tetapi jika pernyataan tersebut diterapkan dalam sektor publik tentu saja tidak tepat karena prestasi pemerintah tidak dapat diukur dengan laba yang diraih, tetapi diukur dengan pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat.

Lain halnya dengan pihak yang pro dengan basis akrual pada sektor publik. Mereka menganggap dengan adanya basis akrual maka semua sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah akan tercatat. Berbeda dengan basis kas dimana pencatatan dilakukan hanya pada saat terjadi transaksi yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran kas. Selain itu pihak yang pro dengan akrual basis berpendapat bahwa basis akrual telah banyak diterapkan di berbagai negara. Bahkan Australia dan Selandia Baru menjadi pelopor penerapan basis akrual bagi sektor publik. Kedua negara tersebut telah menerapkan basis akrual sejak tahun 1990-an.

Akuntansi Berbasis Akrual di Inggris dan Selandia Baru
Banyak pihak menganggap bahwa kebijakan akuntansi berbasis akrual ini adalah kebijakan ekonomi yang berafiliasi pada salah satu ideologi ilmu ekonomi. Ideologi ilmu ekonomi yang dimaksud di sini adalah neo-liberalisme. Langkah awal reformasi neo-liberalisme adalah upaya privatisasi yang sebelumnya sudah dilakukan oleh pemerintah Inggris dan Selandia Baru. Privatisasi ini melibatkan banyak industri termasuk industri berbasis infrastruktur dan bertujuan untuk mengurangi hutang yang dimiliki oleh pemerintah. Pada awalnya kebijakan privatisasi ini masih ditoleransi tetapi semakin lama juga menjadi perdebatan. Tentu saja kebijakan privatisasi ini didukung dengan penerapan akuntansi berbasis akrual yang telah berkembang di Selandia baru dan Inggris. Dengan basis akrual, kontrol fiskal dan proses penganggaran dapat digunakan untuk melakukan pemotongan dan pengurangan sumber daya keuangan dari sektor publik.

Akuntansi Berbasis Akrual di Swedia
Akuntansi berbasis kas di Swedia diperkenalkan tahun 1986 untuk pemerintah daerah dan tahun 1993 untuk pemerintah pusat. Keduanya memang mempunyai Laporan Keuangan yang terpisah, tetapi pada akhirnya menjadi satu karena dikonsolidasikan. Pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di Swedia digunakan untuk mendukung reformasi manajemen kinerja sektor publik sedangkan informasi berbasis kas tidak relevan digunakan dalam diskusi. Hal ini berbeda dengan penganggaran pemerintah Swedia yang masih menggunakan basis kas modifikasian. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk merubah penganggaran berbasis kas modifikasian menuju penganggaran berbasis akrual tetapi belum berhasil sampai saat ini.
Pemerintah Swedia menggunakan akuntansi berbasis akrual secara penuh tetapi ada pengecualian signifikan dari prinsip akrual yang dilakukan, yaitu pemeliharaan aset bersejarah dan pajak. Aset-aset bersejarah diakui menggunakan basis kas sedangkan pajak diakui pada saat pajak dibebankan oleh pemerintah.

Akuntansi Berbasis Akrual di Belanda
Sejarah akuntansi berbasis akrual di Belanda hampir sama dengan Inggris dan Selandia Baru. Pelaksanaan basis akrual dilakukan karena adanya tekanan kepada pemerintah untuk melakukan reformasi manajemen sektor publik. Pemerintah Belanda mendapat tekanan dari DPR untuk melakukan hal tersebut. Pada tahun 1990, reformasi berlanjut dengan mendirikan lembaga yang tunduk pada suatu peraturan khusus termasuk dalam pelaksanaan basis akrual. Pemerintah Belanda menghargai adanya lembaga tersebut. Pada tahun 2001, pemerintah Belanda mengumumkan berlakunya basis akrual di seluruh sektor. Untuk pemerintah pusat basis akrual dimulai pada tahun 2002. Meskipun standar akuntansi nasional tidak banyak berperan dalam pelaksanaan basis akrual ini, tetapi pemerintah Belanda telah mengadopsi ESA 6 pada tahun 1995 sebagai titik awal. Pemerintah tradisional pada umumnya masih menggunakan basis kas sedangkan basis kas dinilai tidak menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk beroperasi secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu, banyak negara mulai bergeser pada akuntansi berbasis akrual.

IPSAS sebagai Pendorong Pelaksanaan Akuntansi Berbasis Akrual
Penerapan akuntansi berbasis akrual tidak berjalan dengan mulus. Adanya banyak perdebatan tentang basis akrual. Pihak yang mendukung basis akrual menilai banyak manfaat yang didapatkan dengan menerapkan basis akrual terutama informasi yang dibutuhkan pemerintah terkait pengelolaan sumberdaya yang dimilikinya, sedangkan pihak yang menentang menilai basis akrual masih terlalu rumit dalam pelaksanaanya. Mereka membandingkan dengan basis kas yang lebih mudah karena mencatat transaksi berdasarkan kas yang diterima/dikeluarkan. Pihak yang menentang ini juga meragukan basis akrual apakah lebih baik daripada basis kas jika diterapkan dalam sektor publik, mengingat basis akrual identik dengan akuntansi sektor privat.
Jika ditinjau lebih jauh pada sisi regulasi akuntansi internasional, maka dapat dilihat dengan jelas bahwa IPSAS mendorong pelaksanaan akuntansi berbasis akrual. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya “Transition to the Accrual Basis of Accounting : Guidance for Public Sector Entities” yang diterbitkan oleh IPSAS. IPSAS merupakan standar akuntansi internasional bagi sektor publik yang telah banyak diadopsi oleh negara-negara di seluruh dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa banyak negara telah bergeser pada akuntansi berbasis akrual.

*) Rudy Tri Hermawan
Staf Bidang Aset Daerah BPPKAD Kab. Blora

Click here for more information about "Pro-Kontra Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Di Beberapa Negara"

Write your comment about Pro-Kontra Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Di Beberapa Negara

Related post to Pro-Kontra Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Di Beberapa Negara

Best Posts


Website Resmi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora