Website Resmi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora
Home » Akuntansi » Sekretariat » Strategi Alternatif Wujudkan Blora Smart City

Strategi Alternatif Wujudkan Blora Smart City

Posted at August 28th, 2018

Oleh; Susi Widyorini

Kabupaten Blora merupakan salah satu dari 50  Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai percontohan smart city di Indonesia dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penunjukan ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah daerah  dalam mengimplementasikan Gerakan Menuju 100 Smart City 2018.  Maka, disamping perlu disyukuri, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Blora untuk lebih meningkatkan kinerjanya.

Untuk mewujudkan harapan di atas bukanlah hal mudah karena masih minimnya aturan atau pedoman dari pemerintah pusat yang dapat dijadikan acuan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu,  masih minim pula tempat rujukan (best practice) di Indonesia terhadap kabupaten/kota yang telah berhasil mengimplementasikan hal ini. akibatnya, setiap Kabupaten/Kota mengembangkan konsep masing-masing berdasarkan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Smart city adalah penerapan konsep kota cerdas/pintar yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengetahui, memahami, dan mengendalikan berbagai sumber daya di dalam suatu wilayah dengan lebih efektif dan efisien demi memaksimalkan pelayanan publik, memberikan solusi penyelesaian masalah dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sumber: Pedoman Elektronifikasi Layanan Transaksi Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Smart City,Bank Indonsia.

Dari skema di atas dapat dilihat bahwa smart city merupakan suatu mekanisme pemecahan masalah oleh pemerintah yang mendorong partisipasi warga masyarakat melalui suatu sistem informasi yang terintegrasi untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Informasi dan data sektoral kependudukan, kesehatan, pendidikan, transportasi dan perilaku konsumsi masyarakat  menjadi contoh  hal krusial sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan. Namun pada umumnya data dan informasi dimaksud dikelola oleh satuan kerja, unit kerja atau BUMD secara terpisah dan umumnya jarang dikonsolidasikan, bahkan pada beberapa kasus pengelolaan data belum dilakukan secara elektronik.  Untuk menangani berbagai masalah sosial, pemda memerlukan data yang reliable, valid, lengkap dan terintegrasi sehingga kebijakan strategis yang diputuskan dapat menjawab permasalahan secara tepat sasaran dan efisien.

Berdasarkan Pedoman Elektronifikasi Layanan Transaksi Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Smart City dari Bank Indonesia, terdapat 7 cakupan dalam implementasi smart city yaitu:

  1. Smart economy, yaitu layanan bebasis TIK yang mendukung kewirausahaan dan inovasi, meningkatkan produktivitas sektor ekonomi dan keterhubungan antar pelaku ekonomi secara lokal dan global;
  2. Smart People, yaitu layanan berbasis Teknologi Informasi Komputer (TIK) yang mendukung program pendidikan berbasis digital, membentuk komunitas sosial yang saling terhubung dan mendorong penciptaan ide-ide kreatif;
  3. Smart Mobility, yaitu layanan berbasis TIK yang merancang akses moda transportasi berdasarkan moblitas prioritas dan non rioritas yang paling optimal;
  4. Smart Living, yaitu layanan berbasis TIK yang menciptakan kehidupan masyarakat yang sehat, aman dan bahagia serta mendukung perkembangan seni dan budaya;
  5. Smart Government, yaitu layanan berbasis TIK yang mendukung pengambilan kebijakan public berdasarkan permintaan dan alokasi sumber daya yang tersedia, transparansi dan ketersediaan data public yang dapat diakses secara luas serta penyediaan layanan berbasis elektroniuka;
  6. Smart Environment, yaitu layanan berbasis TIK yang mendukung penciptaan bangunan ramah lingkungan, penggunaan energy yang terbarukan dan perencanaan tata ruang kota yang ramah lingkungan; dan
  7. Smart Payment, yaitu system pembayaran berbasis elektronik (non tunai) dari pemerintah kepada masyrakat dan sebaliknya.

Sesuai dengan uraian di atas maka implementasi dan pengembanan Blora Smart City dapat menggunakan kerangka berpikir alternatif sebagai berikut. Pertama, Focus Group Discussion yang melibatkan seluruh stakeholder untuk merumuskan permasalahan-permasalahan prioritas yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Blora yang akan diupayakan penyelesaiannya dengan implementasi smart city;

Kedua, FGD melibatkan seluruh OPD yang mempunyai peran langsung dalam mewujudkan 7 (tujuh) cakupan smart city, dan masing-masing OPD dapat mendefinisikan aplikasi yang sudah dimiliki atau akan dibangun untuk mendukung salah satu cakupan smart city.

Ketiga, Maping integrasi masing-masing aplikasi sesuai point 2 oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Keempat, penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Roadmap Implementasi dan Pengembangan Blora Smart City. Kelima, melakukan evaluasi dan menentukan indikator keberhasilan dari setiap tahapan pencapaian Road Map Implementasi dan Pengembangan Blora Smart City.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan dan implementasi Blora Smart City memerlukan komitmen dari seluruh OPD untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mendorong peran serta atau partisipasi masyarakat guna mewujudkan pembangunan yang lebih efektif, efisien, serta berkesinambungan.

Dikarenakan cakupannya yang cukup luas maka Blora Smart City perlu disusun dalam sebuah Roadmap yang terstruktur mengenai rencana implementasi dan pengembangannya serta indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan setiap tahapan yang telah dicapai sehingga diharapkan dengan kerja keras dari semua pihak secara perlahan namun pasti Blora smart city dapat diwujudkan.

Penulis adalah Kepala Bidang Akuntansi BPPKAD Blora

 

Kategori: Akuntansi, Sekretariat.

Click here for more information about "Strategi Alternatif Wujudkan Blora Smart City"

Write your comment about Strategi Alternatif Wujudkan Blora Smart City

Related post to Strategi Alternatif Wujudkan Blora Smart City


Website Resmi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora