Studi Banding BPPKAD Kabupaten Blitar

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Blora dalam hal menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) lebih awal serta dalam hal penerapan standar akuntansi berbasis akrual ternyata menjadi salah satu inspirasi bagi daerah lain untuk melakukan melakukan studi banding di Kab. Blora. Kedua hal itulah yang sepertinya menjadi daya tarik bagi BPPKAD Kab. Blitar untuk melakukan kunjungan kerja ke BPPKAD Kab. Blora dalam rangka menggali permasalahan terkait penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Adapun kunjungan kerja dimaksud dilaksanakan pada hari Jumat, 24 November 2017 jam 09.00 WIB bertempat di Gedung pertemuan BPPKAD Kab. Blora Lt 2. Rombongan dari BPPKAD Kab. Blitar dipimpin oleh Ibu Sekretaris Badan dan didampingi oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Kepala Bidang Aset Daerah beserta jajaran. Rombongan diterima oleh Bapak Sekertaris BPPKAD Kab. Blora dan seluruh Kepala Bidangbeserta jajaran.

Salah satu hal yang didiskusikan dalam pertemuan dimaksud adalah bagaimana permasalahan maupun tantangan yang dihadapi Pemkab Blora ketika pertama kalinya menerapkan standar akuntansi berbasis akrual. Pada awalnya, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bidang Akuntansi, Ibu Susi Widyorini, SE, MM, komitmen pimpinan SKPD dalam penerapan standar akuntansi berbasis akrual ini masih kurang. Di satu sisi, SDM Petugas Akuntansi yang berasal dari berbagai pendidikan di luar jurusan akuntansi serta Pengurus Barang yang ditunjuk oleh Pimpinan Perangkat Daerah dari personil ternyata belum memenuhi kualiatas yang diharapkan. Di sisi lain, aplikasi yang tersedia masih belum memenuhi harapan dalam hal penyusunan laporan keuangan serta perubahan sistem pencatatan akuntansi dari cash towar accrual menjadi accrual ternyata tetap memerlukan proses perubahan pola pikir dan perubahan kebiasaan yang cukup lama.

Lebih lanjut, Ibu Kepala Bidang Akuntansi memaparkan lebih detail bahwa pada tahap awal, dalam rangka mendukung komitmen dan mindset Pimpinan Perangkat daerah, BPPKAD Kab. Blora mengundang narasumber baik dari BPK maupun dari praktisi untuk merubah minsdet pimpinan perangkat daerah sehingga lebih mendukung penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Di samping itu, terhadap petugas akuntansi serta pengurus barang yang kurang memenuhi harapan, telah dilakukan pelatihan serta pembinaan dengan mengundang narasumber dari praktisi perguruan tinggi. Bahkan, dalam penempatan petugas akuntansi SKPD telah dilakukan maping, yakni personel yang pandai ditempatkan pada SKPD yang kompleks.

Sementara itu, terkait dengan permasalahan aplikasi yang belum memenuhi harapan, BPPKAD Kab. Blora selalu berusaha meningkatkan kerja sama agar pihak penyedia bersedia mengembangkan aplikasi sesuai kebutuhan dan tiap tahun diupdate karena penambahan rekening dan sebagainya.

Akhirnya, setelah saling bertukar cindera mata, acara tersebut diakhiri dengan harapan bahwa diskusi tersebut dapat saling meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah baik di Pemerintah Kabupaten Blora maupun di Pemerintah Kabupaten Blitar.(akt.)