Website Resmi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora
Home » Pendapatan 1 » Pendapatan 2 » Sekretariat » Urgensi Literasi Keuangan

Urgensi Literasi Keuangan

Posted at October 8th, 2018

Polemik tentang jumlah penduduk miskin di Indonesia turut mewarnai perang wacana antarkubu  Capres – Cawapres yang akan bertarung dalam gelaran Pilpres 2019. Kedua kubu saling mengklaim dengan kevalidan data yang dimiliki, meskipun kalau dicermati ada sudut pandang yang berbeda dalam  melihat angka kemiskinan itu  sendiri. Yang jelas, indikator yang digunakan kedua kubu untuk mengkategorikan kemiskinan itu tidak sama sehingga hasilnya punberbeda.

Tema kemiskinan memang kerap menjadi primadona di saat menjelang pemilu seperti sekarang ini. Masing-masing mengklaim sebagai pihak yang paling peduli dan perhatian terhadap nasib orang miskin, meskipun faktanya tidak selalu demikian. Pembahasan tentang kemiskinan lebih banyak dalam tataran wacana dan retorika untuk menarik simpati pemilih. Ujungnya mereka mengharapkan  pamrih untuk dipilih dalam pesta pemilu nanti.

Tapi, tulisan ini tak hendak mengupas persoalan tersebut  dari kaca mata politik. Tulisan ini lebih melihat persoalan tersebut dalam perspektif yang berbeda, khususnya dikaitkan dengan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan.Dalam asumsi penulis kemiskinan sangat erat kaitannya dengan akses seseorang terhadap lembaga keuangan. Ketika seseorang miskin terhadap akses lembaga keuangan, maka ia akan rentan terjangkit ‘virus’ kemiskinan itu. Sebab  secara teoritis orang yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan akan kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, kehilangan peluang untuk menikmati kemudahan memperoleh modal, dan kehilangan kesempatan untuk  berinteraksi dengan lembaga-lembaga keuangan modern.

Maka, sangat penting kelompok marjinal seperti ini didekatkan dengan lembaga keuangan modern agar mereka memperoleh kesempatan yang luas berpartisipasi dan aktif dalam kegiatan ekonomi. Ketika kedekatan itu terbentuk mereka akan terbuka daya nalarnya untuk memanfaatkan lembaga keuangan sebagai daya picu perbaikan ekonomi. Dalam perspektif OJK langkah ini disebut dengan literasi keuangan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa literasi berarti: 1kemampuan menulis dan membaca; 2 pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Dalam hal finansial, literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan atau keterampilan dalam hal keuangan. Menurut Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (2013:80), literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge), keyakinan (convidence) dan keterampilan (skill) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan yang lebih baik.

Sangat Urgen

Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang masih rendah tingkat pendidikannya, program literasi keuangan sangat penting diberikan. Diharapkan masyarakat memiliki  pengetahuan yang memadai dan yakin dengan lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, serta hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. Apalagi kalau menyimak data yang dikeluarkan oleh OJK tahun 2016 bahwa masih terdapat penduduk Indonesia yang less literate (2,06 %), yakni hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Bahkan ada pula yang not literate (0,41%), tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Literasi keuangan juga diharapkan dapat meminimalisir tindak kriminalitas di bidang perbankan dan keuangan (financial crime) yang kian mengkhawatirkan. Kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap literasi keuangan rawan disalahgunakan oleh oknum yang ingin mencari keuntungan dari masyarakat dengan memasarkan berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang tidak jelas serta tawaran investasi yang bersifat ilegal.

Barangkali kasus penipuan berkedok paket umrah murah yang dilakukan oleh sepasang suami istri, Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari, belum hilang betul dari ingatan kita. Kasus ini memperoleh perhatian yang intens dari masyarakat karena jumlah korbannya yang banyak dan total kerugian uang yang cukup besar. Disinyalir jumlah korban yang termakan rayuan Andhika dan Anniesa mencapai 58,6 ribu orang dengan total kerugian uang lebih dari Rp 800 miliar.

Ternyata kasus First Travel hanyalah satu dari sekian ratus kasus penipuan investasi bodong yang ada di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir. Kita tentu belum lupa juga dengan kasus hampir serupa yang dilakukan oleh  PT Cakrabuana Sukses dengan total kerugian Rp 1,6 triliun dengan jumlah korban 7.000 orang, dan Dream Freedom dengan kerugian Rp 3,5 triliun dengan jumlah korban 700 ribu orang.

Sampai Akar Rumput

Program literasi keuangan selama ini belum banyak menyentuh ke masyarakat bawah di akar rumput. Program ini masih bersifat elitis di kantor-kantor besar, gedung-gedung bertingkat, perguruan tinggi, di forum-forum seminar, lokakarya, dan pertemuan ilmiah lain. Belum banyak kita temukan program literasi keuangan di tempat ronda, pangkalan ojek, tempat tongkrong remaja, kelompok tani, paguyuban nelayan, atau paguyuban pedagang pasar tradisional. Padahal, kelompok masyarakat seperti ini yang paling rentan terhadap penipuan finansial.

Indikator lain bisa dilihat dari masih tingginya ketergantungan penduduk desa pada bank thithil / bank plecit dengan bunga pinjaman yang tinggi daripada kepada bank modern yang menawarkan bunga pinjaman lebih rendah. Masih banyak pedagang pasar yang terjerat rentenir untuk memperoleh modal usaha. Masih banyak kelompok tani yang terperangkap sistem ijon untuk menjual produk pertaniannya karena kurang paham dengan prosedur berhubungan dengan lembaga keuangan modern.

Kelompok marjinal seperti ini yang seharusnya memperoleh perhatian dari regulator dan otoritas lembaga keuangan modern untuk diberi pencerahan tentang seluk beluk lembaga keuangan agar mereka memiliki keyakinan terhadap produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Dengan demikian mereka memiliki kesempatan dan peluang untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, memiliki akses ke lembaga keuangan modern sehingga mampu meningkatkan kemampuan finansialnya. Dan yang terpenting mereka bisa terbebas dari jeratan dan tipuan finansial.

Sunaryo, S.Pd.,M.Si.

Kepala Bidang Perencanaan, Pendaftaran, dan Penetapan

BPPKAD Blora

Kategori: Pendapatan 1, Pendapatan 2, Sekretariat.

Click here for more information about "Urgensi Literasi Keuangan"

Tags »

Write your comment about Urgensi Literasi Keuangan

Related post to Urgensi Literasi Keuangan


Website Resmi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora