Website Resmi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora
Home » Akuntansi » Bimbingan Teknis bagi Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Blora (Bagian I)

Bimbingan Teknis bagi Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Blora (Bagian I)

Posted at October 7th, 2019

Usai Pembukaan yang secara langsung oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Blora, acara dilanjutkan dengan pengisian materi dari perwakilan dari Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini disampaikan oleh Ibu Ifni Khusnul Chotimah dimana beliau menjabat sebagai Treasury Management Representative.

Dalam penjelasan beliau ada poin penting yang harus dipahami oleh Bendahara Pengeluaran.

1. Dokumen Pembayaran

Dokumen pembayaran merupakan dokumen-dokumen yang menjadi dasar dalam melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, antara lain :

  • Daftar Nominatif Pembayaran
  • Kwitansi (UP)
  • Daftar Rincian Riil Perjalanan Dinas
  • Surat Keputusan (SK)
  • Surat Perintah Kerja (SPK)
  • Surat Perintah Bayar (SPBy)
  • Surat Perintah Pendebitan Rekening (SPPR)

2. Dokumen Pembukuan

Dokumen pembukuan merupakan dokumen-dokumen sumber pembukuan Bendahara Pengeluaran.

3. Dokumen Perpajakan

Dokumen perpajakan adalah dokumen yang berhubungan dengan setoran pajak

4. Dokumen Penerimaan Negara Bukan Pajak

Adapun beberapa contoh dokumen Peneriman Negara bukan pajak adalah

  • Bukti potong / pungut
  • SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)
  • SSPB (Surat Setoran Pengembalian Belanja)

5. Dokumen Pertanggungjawaban

Dalam dokumen pertanggungjawaban Bendahara yang menjadi poin penting harus ada

  • Daftar rincian saldo rekening
  • Rekening Koran
  • Berita Acara Pemeriksaan dan Rekonsiliasi
  • Konfirmasi Penerimaan Negara oleh KPPN
  • Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran

Narasumber juga menjelaskan mengenai Uang Persediaan (UP) dengan ketentuan diberikan kepada Pengguna Anggaran selaku pimpinan Satuan Kerja. Kemudian UP diberikan untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari. Disisi lain UP merupakan uang muka yang harus dipertanggungjawabkan . Dalam hal ini, Uang Persediaan bersifat revolving (dapat diisi / diganti kembali) jika telah digunakan minimal 50% (aturan Pemerintah Pusat).

Acara dilanjutkan dengan pengisian materi dari Bank Jateng dan Launching Belanja On-line oleh Sekretaris Daerah.

Click here for more information about "Bimbingan Teknis bagi Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Blora (Bagian I)"

Related post to Bimbingan Teknis bagi Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Blora (Bagian I)


Website Resmi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora