KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK TINGKATKAN EFISIENSI TRANSAKSI PEMERINTAH

Menindak lanjuti PEMENDAGRI No. 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan SE MENDAGRI Nomor 900.1.15.2/433/SJ dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, BPPKAD Kabupaten Blora pada hari kamis (14/09/23) menghadiri Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Kabupaten Blora. Rapat tersebut dipimpin oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Blora. Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD. Penggunaan KKPD bertujuan meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, meminimalisasi uang tunai, mengurangi fraud dari transaksi tunai, mengurangi idle cash dari penggunaan uang persediaan. KKPD merupakan bentuk moderinisasi transaksi Pemerintah dalam rangka  pengembangan pembayaran secara cashless, pengelolaan likuiditas keuangan negara dengan instrumen keuangan modern melalui sistem pembayaran nasional secara non-tunai dengan jaringan merchant yang sangat luas. Dan bertujuan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai (cashless) dalam transaksi keuangan daerah, mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sehingga mengurangi terjadinya fraud dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri yang berdampak pada peningkatan pendapatan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada daerah masing-masing melalui digitalisasi pembayaran atas pembelian barang dan jasa

Click here for more information about "KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK TINGKATKAN EFISIENSI TRANSAKSI PEMERINTAH"