SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

BPPKAD Kabupaten Blora sangat mendukung adanya akuntabilitas yang baik di dalam pengelolaan satuankerja. Dalam pelaksanaan akuntabilitas, BPPKAD Kabupaten Blora telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Silahkan klik link berikut untuk melihat dokumen SAKIP BPPKAD Kabupaten Blora. Terima Kasih

Perencanaan Kinerja

RPJMD/Renstra BPPKAD

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstra (Rencana Strategis), dan Renja (Rencana Kerja) adalah dokumen perencanaan yang saling terkait dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. RPJMD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang menjadi dasar bagi Renstra. Renstra, yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah, merupakan penjabaran dari RPJMD dalam skala lebih detail dan jangka menengah (5 tahun). Renja, yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, disusun berdasarkan Renstra dan menjadi dasar untuk pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan.

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah): Dokumen ini berisi visi, misi, dan program pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahun. RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah, serta program-program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah. RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan Renstra. 

Renstra (Rencana Strategis): Dokumen ini disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi, dan program Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan RPJMD. Renstra juga memuat indikator kinerja dan pendanaan indikatif. 

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU adalah singkatan dari Indikator Kinerja Utama. Ini adalah ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu organisasi, unit kerja, atau individu berhasil mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. IKU berfungsi untuk mengontrol kinerja dan memastikan pencapaian target yang telah diatur. 

Pohon Kinerja/Cascading Kerja

Cascading pohon kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan kinerja, dari tingkat tinggi ke tingkat bawah dalam organisasi, untuk memastikan bahwa semua unit kerja dan individu memiliki tujuan yang selaras dengan visi dan misi organisasi. Pohon kinerja sendiri merupakan dokumen perencanaan yang berisi sasaran dan indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan sebagai dasar penyusunan perjanjian kinerja berjenjang. 

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen resmi yang berisi kesepakatan antara seorang pegawai atau pimpinan dengan organisasi atau lembaga mengenai target kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu. PK juga merupakan komitmen untuk mencapai kinerja yang terukur, sesuai dengan tugas, fungsi, dan sumber daya yang tersedia. 

Rencana Aksi

Rencana aksi adalah dokumen yang berisi daftar langkah atau kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dokumen ini biasanya mencakup sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program. Rencana aksi dapat digunakan oleh lembaga, pemerintah daerah, atau individu untuk mengorganisir dan mengimplementasikan rencana mereka. 

Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja Triwulan

Laporan Pengendalian dan Evaluasi

Laporan Realisasi Rencana Aksi

Pelaporan Kinerja

LKJiP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan/perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi Internal

Desk Timbal Balik

Capaian Kinerja

Inovasi

Penghargaan